Keterlibatan kepala desa dan lurah kini semakin menonjol dalam upaya penyelesaian sengketa di tingkat akar rumput. Peran mereka sebagai Juru Damai atau Non Litigation Peacemaker (NLP) telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi beban pengadilan. Pemerintah memandang pencapaian ini sebagai langkah positif menuju penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien melalui jalur musyawarah.
Meningkatnya Partisipasi Kepala Desa dan Lurah
Seiring berjalannya waktu, peran kepala desa dan lurah dalam memediasi perselisihan di masyarakat mengalami peningkatan drastis. Menurut laporan dari Menteri Hukum, terjadi kenaikan dua kali lipat dalam keterlibatan mereka pada tahun 2025. Program Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan menjadi wadah utama pelaksanaan tugas mereka. Kepala desa dan lurah, sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, mampu menciptakan suasana musyawarah secara lebih efektif.
Efektivitas Penyelesaian Sengketa
Adanya pengalihan penyelesaian sengketa dari pengadilan ke tingkat desa menjadi perhatian utama dewasa ini. Penyelesaian melalui jalur musyawarah memiliki keunggulan tersendiri, seperti fleksibilitas dan kecepatan yang lebih baik dibanding proses di pengadilan yang memakan waktu. Selain itu, pendekatan persuasif dalam musyawarah memungkinkan terciptanya hasil yang diterima semua pihak yang bersengketa, mencegah panjangnya rantai konflik.
Pandangan Pemerintah terhadap Capaian Ini
Pemerintah menyambut baik capaian ini sebagai bentuk peningkatan kualitas penyelesaian sengketa di level komunitas. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya partisipasi aktif kepala desa dan lurah dalam memediasi sengketa karena mereka lebih memahami konteks sosial dan budaya setempat. Melalui program Posbankum, pemerintah berharap dapat terus memperkuat peran tersebut agar bisa lebih mengurangi beban sistem peradilan formal.
Potensi Pengembangan Lebih Lanjut
Peningkatan keterlibatan para pemimpin lokal ini membuka peluang bagi lebih luasnya distribusi tenaga mediasi di berbagai wilayah. Pendidikan dan pelatihan lebih lanjut bagi kepala desa dan lurah tentang teknik mediasi mungkin menjadi langkah berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas mereka dalam memediasi perselisihan. Dengan kapasitas yang lebih memadai, mereka dapat berperan lebih optimal sebagai penyelesai sengketa yang handal.
Tantangan yang Dihadapi
Meskipun peran kepala desa dan lurah semakin diakui, tantangan tetap ada. Salah satu hambatan utamanya adalah adanya keterbatasan sumber daya di banyak wilayah. Banyak desa yang masih memerlukan dukungan fasilitas dan anggaran untuk menjalankan program-program mediasi ini secara optimal. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang jelas untuk memberikan landasan hukum yang kuat agar peran para pemimpin lokal ini tidak menghadapi masalah saat proses mediasi berlangsung.
Analisis Saya
Dalam pandangan saya, program ini merupakan angin segar bagi masyarakat yang umumnya merasa segan untuk berperkara di pengadilan karena prosesnya yang panjang dan mahal. Pendekatan musyawarah dengan melibatkan kepala desa dan lurah bukan hanya menghemat biaya dan waktu, tetapi juga mendorong terciptanya solusi yang lebih harmonis. Diharapkan, program ini dapat menjadi model penyelesaian sengketa alternatif yang bisa diterapkan di skala lebih besar.
Kesimpulannya, keberadaan kepala desa dan lurah sebagai Juru Damai telah memberikan warna baru dalam penyelesaian sengketa di Indonesia. Keberhasilan program ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian konflik. Dengan terus mendukung dan memfasilitasi peran ini, di masa depan beban pengadilan dapat semakin berkurang, sehingga sistem peradilan bisa fokus pada kasus yang kompleks dan penting.
About the Author
